AGUS JOKO PRAMONO - AN OVERVIEW

agus joko pramono - An Overview

agus joko pramono - An Overview

Blog Article

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.

“We also play a job within the investigation process, repressive prosecution with the condition’s loss calculation, as well as the provision of expert testimony at demo.

Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.

Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

Enterprise threat administration and supply chain management: The mediating purpose of aggressive gain and decision building in improving upon firms overall performance

By BPK's audit, a weak Regulate program in an institution is usually detected, he remarked, incorporating the board then problems some advice targeted at strengthening The interior Command process.

Pansel menggelar tes wawancara secara tertutup. Wartawan dilarang untuk meliput ke dalam lokasi tes wawancara. Tes kali ini juga tidak disiarkan secara langsung. Awak media hanya bisa menunggu di space luar gedung.

Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.

“It is because the typical of the condition’s losses needs to be actual and definite by measuring the standardization course of action and assessing the appropriate common. Thus, we can not entire Individuals that aren't nonetheless stipulated inside the regulation or in almost any existing regulations,” he remarked.

While given that the Board Member II, he undertook the point out money administration and more info accountability, especially in the field of economy and countrywide enhancement planning.

Throughout his tenure, he also initiated the audit of your preparedness of Indonesian Federal government’s implementation from the SDGs.

Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.

Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir suit and good take a look at. DPR nantinya memilih 5 orang untuk menjadi Pimpinan KPK.

Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.

Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.

The IAAC Assembly aims at approving summaries of prior IAAC conferences, talking about peace preserving operational spending budget to the period of July 2021 - June 2022, talking about most recent updates of the choices from the 75th Basic Assembly pertaining to developments of financial posture as afflicted via the pandemic, speaking about 2022 OIOS Doing the job approach and ability gap above divisions in OIOS, along with discussing coordination and communication among the oversight businesses beneath the UN.

Report this page